PERJANJIAN NIKAH by Administrator

Pada hari Senin, bulan Januari, tahun 2007 di kota Malang telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara

1. Nama :. DWI eVI Alamat :. Jln. Tlogomas 77 Tempat dan Tanggal Lahir :.Malang, 28 Juni 1978

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Nama : Muslan ABD Alamat : Malang Raya Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 30 Agustus 1975 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini

Prinsip Dasar Pasal 1

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum Pasal 2 Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkawinan Monogami Pasal 3 Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami Pasal 4 (1) Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami (2) Keadaan khusus tersebut adalah : a. Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan; b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi) (3) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah RSB XXX Pasal 5 Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harta Kekayaan Dan Pengelolaan Kekayaan Pasal 6 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 7 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 8 (1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama. (2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama (3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga Pasal 9 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang – orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak Pasal 10 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak. (2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak (3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan Perjanjian Pasal 11 Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak Pasal 12 Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum Pasal 13 Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini Pasal 14 Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan Perselisihan Pasal 15 (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator (3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima (4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini (5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan Pasal 16 Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri XXX sebagai tempat penyelesaian perselisihan Pihak Pertama Pihak Kedua (.............. ) (..............)

Pada hari Senin, bulan Januari, tahun 2007 di kota Malang telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara

1. Nama :. DWI eVI Alamat :. Jln. Tlogomas 77 Tempat dan Tanggal Lahir :.Malang, 28 Juni 1978

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Nama : Muslan ABD Alamat : Malang Raya Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 30 Agustus 1975 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini

Prinsip Dasar Pasal 1

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum Pasal 2 Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkawinan Monogami Pasal 3 Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami Pasal 4 (1) Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami (2) Keadaan khusus tersebut adalah : a. Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan; b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi) (3) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah RSB XXX Pasal 5 Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harta Kekayaan Dan Pengelolaan Kekayaan Pasal 6 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 7 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 8 (1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama. (2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama (3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga Pasal 9 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang – orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak Pasal 10 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak. (2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak (3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan Perjanjian Pasal 11 Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak Pasal 12 Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum Pasal 13 Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini Pasal 14 Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan Perselisihan Pasal 15 (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator (3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima (4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini (5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan Pasal 16 Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri XXX sebagai tempat penyelesaian perselisihan Pihak Pertama Pihak Kedua (.............. ) (..............)

Read more

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG(SERAGAM) by Administrator

PERJANJIAN JUAL BELI PENGADAAN JAS, TOPI DAN DASI ALMAMATER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR: E.5.c/ /UMM/III/2007 NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Mursidi, MM, Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nini Hastuti, Pimpinan CV. Amarta Wisesa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Amarta Wisesa yang berkedudukan di Jalan M. Panjaitan nomor 62 Malang, telepon 0341-551678, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli pengadaan barang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 JENIS OBYEK PERJANJIAN PIHAK KEDUA dengan ini menjual kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA membeli dari PIHAK KEDUA jas, topi dan dasi almamater Universitas Muhammadiyah Malang Pasal 2 JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS OBYEK PERJANJIAN Jumlah dan spesifikasi teknis obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut: DST .......................... !!!! ingin detail kontak founder !! Pasal 15 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian ini, dibuat 2 (dua)rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Drs. Mursidi, MM. Nini Hastuti

PERJANJIAN JUAL BELI PENGADAAN JAS, TOPI DAN DASI ALMAMATER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR: E.5.c/ /UMM/III/2007 NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Mursidi, MM, Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nini Hastuti, Pimpinan CV. Amarta Wisesa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Amarta Wisesa yang berkedudukan di Jalan M. Panjaitan nomor 62 Malang, telepon 0341-551678, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli pengadaan barang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 JENIS OBYEK PERJANJIAN PIHAK KEDUA dengan ini menjual kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA membeli dari PIHAK KEDUA jas, topi dan dasi almamater Universitas Muhammadiyah Malang Pasal 2 JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS OBYEK PERJANJIAN Jumlah dan spesifikasi teknis obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut: DST .......................... !!!! ingin detail kontak founder !! Pasal 15 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian ini, dibuat 2 (dua)rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Drs. Mursidi, MM. Nini Hastuti

Read more

UNDANGAN RESMI MENIKAH by Administrator

Mohon Doa, Bimbingan dan Nasehat untuk kedua mempelai
(h3ru dan N41L!)

Mohon Doa, Bimbingan dan Nasehat untuk kedua mempelai
(h3ru dan N41L!)

Read more

UNJUK RASA LAPINDO by Administrator

Unjuk Rasa Para Buruh
Oleh Zul Akrial

Pernahkah anda membaca atau mendengar berita tentang terjadinya unjuk rasa pengusaha terhadap buruh, atau dalam kehidupan kenegaraan, penguasa (pemerintah) berunjuk rasa kepada rakyatnya ? Saya pribadi belum pernah mendengar berita tentang hal tersebut. Yang sering dan lazim terjadi adalah sebaliknya, para buruhlah yang justru melakukan unjuk rasa terhadap majikan atau pengusaha. Bolehkah pengusaha berunjuk rasa kepada buruhnya ? Atau dalam bahasa akademis, adakah hak pengusaha untuk berunjuk rasa terhadap buruhnya ? Kalau memang ada peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada pengusaha untuk berunjuk rasa, mengapa hak ini tidak pernah digunakan ? Nah inilah persoalannya.
Jika dilihat dari praktek penyelenggaraan unjuk rasa yang terjadi dalam kehidupan keseharian, maka kita dapat menyimpulkan, bahwa hak untuk berunjuk rasa itu “seolah-olah” hanya monopoli buruh. Artinya, hanya buruhlah yang dibolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hak monopoli ini, jika kita cermati secara faktual memang ada benarnya walaupun secara normatif belum tentu benar.
Kalau keberadaan unjuk rasa ini secara yuridis diposisikan sebagai suatu “hak”, tentu saja hukumnya adalah sunat. Artinya, boleh digunakan dan boleh pula tidak digunakan. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka boleh jadi pengusaha tidak berkeinginan mempergunakan haknya untuk berunjuk rasa. Dan sikap tidak mempergunakan hak seperti ini memang tidak dilarang. Berlainan halnya jika unjuk rasa ini diposisikan sebagai suatu kewajiban, maka setiap buruh harus melaksanakannya, jika tidak akan dikenakan sanksi terhadapnya. Dalam tataran syariat Islam, bilamana suatu perbuatan diposisikan/ditetapkan sebagai suatu kewajiban, maka konsekuensinya adalah, jika perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang tersebut akan berdosa, dan sebaliknya apabila dikerjakan akan memperoleh pahala.
Menurut hemat penulis, kedua belah pihak ¾baik pihak buruh maupun pihak pengusaha¾ sama-sama mempunyai hak untuk menggelar aksi unjuk rasa. Tapi mengapa pengusaha tidak pernah menggunakan haknya untuk berunjuk rasa, hal ini bukanlah merupakan persoalan yang perlu untuk diperdebatkan. Sebagai suatu hak, tidak ada larangan untuk menggunakan hak tersebut, demikian pula halnya juga tidak ada larangan untuk tidak menggunakannya. Inilah konsekuensi dari suatu hak, boleh digunakan, pun juga boleh untuk tidak digunakan.
Persoalan yang menarik untuk dikedepankan adalah, mengapa pihak buruh yang justru sering menggunakan haknya untuk berunjuk rasa ?
Sebelum pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan di atas, dipandang perlu terlebih dahulu dipaparkan makna unjuk rasa dalam kehidupan kenegaraan. Secara teoretis, unjuk rasa ¾yakni petisi, protes, demonstrasi dan lain-lain¾ merupakan bentuk partisipasi politik non-konvensional di samping partisipasi konvensional seperti memilih wakil rakyat dalam suatu pemilihan umum, ataupun memilih Presiden secara langsung seperti di Amerika Serikat dan Indonesia.
Di dalam suatu sistem politik yang demokrtais, baik partisipasi politik konvensional maupun non-konvensional, dianggap absah dan mempunyai derajat keberlakuan yang sama. Karena itu, kalau rakyat diperbolehkan atau malah dianjurkan untuk berpartisipasi terhadap pemilihan umum, maka sebagai konsekuensinya adalah, mereka juga tidak boleh dilarang melakukan unjuk rasa.
Keterbukaan Manajemen Keuangan
Tuntutan buruh yang paling sering dikedepankan dalam aksi unjuk rasa adalah berkaitan dengan masalah kesejahteraan: gaji yang kecil yang tidak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), uang lembur yang tidak memadai, uang transportasi yang dipotong, uang makan yang terlalu minim, THR (Tunjangan Hari Raya) yang terlambat diberikan, pengurusan Askes yang terlalu birokratis, dan seabrek persoalan lain yang kesemuanya bernuansa pada aspek kesejahteraan.
Salahkah para buruh bilamana ia menuntut peningkatan kesejahteraan dengan cara berunjuk rasa itu ? Kalaulah perusahaan tempat si buruh itu bekerja menerapkan sistem open management, sehingga tercipta transparansi dalam masalah keuangan, penulis yakin bahwa aksi unjuk rasa dari para buruh untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, tidak akan terjadi.
Menurut hemat penulis, para buruh mempunyai hak untuk mendapatkan infomasi tentang keadaan keuangan dari perusahaan tempat ia bekerja. Apabila para buruh diberikan data tentang keadaan keuangan ¾data yang dimaksud disini tentu saja data yang akurat bukan rekayasa yaitu berupa data dari hasil audit akuntan publik¾ maka tidak ada alasan bagi para buruh untuk menuntut kenaikan terhadap berbagai bentuk pos kesejahteraan. Dengan keterbukaan keuangan, maka pengusaha akan bisa berkata, “ini lho uang kita yang ada, anda boleh pilih, mau tetap bekerja atau mengundurkan diri. Sebagai manusia berakal, si buruh tentu akan tahu diri. Tidak mungkin para buruh akan mengajukan tuntutan di luar kemampuan keuangan perusahaan. Tapi ketidak-terbukaan soal keuangan inilah yang sering menimbulkan perasaan curiga dari para buruh.
Perlu diingat, bahwa setiap yang tertutup selalu akan mengundang rasa curiga dan rasa ingin tahu orang lain tentang apa yang ada atau yang terkandung dalam ketertutupan itu. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui isi dari sebuah ketertutupan itu, salah satunya adalah melalui aksi unjuk rasa dalam rangka mendobrak sistem ketertutupan, yang pada gilirannya nanti akan ketahuan kebohongan atau kejujuran dari suatu ketertutupan itu.
Realita menunjukan, bahwa pada banyak perusahaan, jika menyangkut masalah keuangan, maka yang diterapkan adalah sistem close management. Semakin tertutup informasi tentang keuangan suatu perusahaan, akan semakin memperbesar rasa curiga para buruh, dan akan semakin membuka peluang terjadinya aksi unjuk rasa.
Ada kecenderungan, bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang tertutup dan merupakan rahasia perusahaan, sehingga para buruh dipandang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan tempat ia bekerja.
Ketidak-terbukaan soal keuangan dari pihak perusahaan inilah, menurut hemat penulis, yang sering menjadi pemicu terjadinya tindakan bisik-bisik di warung kopi yang dilakukan antar-sesama buruh, yang untuk selanjutnya berkembang dan mencapai klimaks pada satu perasaan senasib dan sepenanggungan diantara para buruh tersebut, lalu membuahkan aksi unjuk rasa.
Jika bertolak dari sudut pandang ketidak-terbukaan soal keuangan dari perusahaan ini, maka tindakan unjuk rasa yang digelar oleh buruh, sesungguhnya tidak dapat dan juga tidak boleh seratus persen kesalahan itu ditimpakan hanya kepada si buruh. Pihak perusahaan sebenarnya juga mempunyai andil sebagai pemicu terjadinya aksi unjuk rasa, karena pihak perusahaan sendiri juga tidak mau terbuka dalam masalah keuangan, dimana sebenarnya para buruh juga mempunyai hak atas informasi (data) tentang keuangan dari perusahaan tempat ia bekerja.
Latar belakang pemikiran bahwa para buruh sebenarnya juga mempunyai hak atas informasi tentang keadaan keuangan perusahaan tempat ia bekerja adalah, seperti diketahui, bahwa para buruh merupakan bagian dari komponen perusahaan yang terlibat langsung secara aktif ikut membesarkan dan memajukan perusahaan tempat ia bekerja, sehingga adalah wajar dan sangat beralasan kalau para buruh, tidak saja dilibatkan dalam hal pekerjaan an sich, tetapi juga mempunyai keterlibatan dalam masalah “hak” atas seluruh informasi dari perusahaan, termasuk di dalamnya hak atas informasi tentang keadaan keuangan perusahaan. Selamat berunjuk rasa semoga sukses.

Unjuk Rasa Para Buruh
Oleh Zul Akrial

Pernahkah anda membaca atau mendengar berita tentang terjadinya unjuk rasa pengusaha terhadap buruh, atau dalam kehidupan kenegaraan, penguasa (pemerintah) berunjuk rasa kepada rakyatnya ? Saya pribadi belum pernah mendengar berita tentang hal tersebut. Yang sering dan lazim terjadi adalah sebaliknya, para buruhlah yang justru melakukan unjuk rasa terhadap majikan atau pengusaha. Bolehkah pengusaha berunjuk rasa kepada buruhnya ? Atau dalam bahasa akademis, adakah hak pengusaha untuk berunjuk rasa terhadap buruhnya ? Kalau memang ada peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada pengusaha untuk berunjuk rasa, mengapa hak ini tidak pernah digunakan ? Nah inilah persoalannya.
Jika dilihat dari praktek penyelenggaraan unjuk rasa yang terjadi dalam kehidupan keseharian, maka kita dapat menyimpulkan, bahwa hak untuk berunjuk rasa itu “seolah-olah” hanya monopoli buruh. Artinya, hanya buruhlah yang dibolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hak monopoli ini, jika kita cermati secara faktual memang ada benarnya walaupun secara normatif belum tentu benar.
Kalau keberadaan unjuk rasa ini secara yuridis diposisikan sebagai suatu “hak”, tentu saja hukumnya adalah sunat. Artinya, boleh digunakan dan boleh pula tidak digunakan. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka boleh jadi pengusaha tidak berkeinginan mempergunakan haknya untuk berunjuk rasa. Dan sikap tidak mempergunakan hak seperti ini memang tidak dilarang. Berlainan halnya jika unjuk rasa ini diposisikan sebagai suatu kewajiban, maka setiap buruh harus melaksanakannya, jika tidak akan dikenakan sanksi terhadapnya. Dalam tataran syariat Islam, bilamana suatu perbuatan diposisikan/ditetapkan sebagai suatu kewajiban, maka konsekuensinya adalah, jika perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang tersebut akan berdosa, dan sebaliknya apabila dikerjakan akan memperoleh pahala.
Menurut hemat penulis, kedua belah pihak ¾baik pihak buruh maupun pihak pengusaha¾ sama-sama mempunyai hak untuk menggelar aksi unjuk rasa. Tapi mengapa pengusaha tidak pernah menggunakan haknya untuk berunjuk rasa, hal ini bukanlah merupakan persoalan yang perlu untuk diperdebatkan. Sebagai suatu hak, tidak ada larangan untuk menggunakan hak tersebut, demikian pula halnya juga tidak ada larangan untuk tidak menggunakannya. Inilah konsekuensi dari suatu hak, boleh digunakan, pun juga boleh untuk tidak digunakan.
Persoalan yang menarik untuk dikedepankan adalah, mengapa pihak buruh yang justru sering menggunakan haknya untuk berunjuk rasa ?
Sebelum pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan di atas, dipandang perlu terlebih dahulu dipaparkan makna unjuk rasa dalam kehidupan kenegaraan. Secara teoretis, unjuk rasa ¾yakni petisi, protes, demonstrasi dan lain-lain¾ merupakan bentuk partisipasi politik non-konvensional di samping partisipasi konvensional seperti memilih wakil rakyat dalam suatu pemilihan umum, ataupun memilih Presiden secara langsung seperti di Amerika Serikat dan Indonesia.
Di dalam suatu sistem politik yang demokrtais, baik partisipasi politik konvensional maupun non-konvensional, dianggap absah dan mempunyai derajat keberlakuan yang sama. Karena itu, kalau rakyat diperbolehkan atau malah dianjurkan untuk berpartisipasi terhadap pemilihan umum, maka sebagai konsekuensinya adalah, mereka juga tidak boleh dilarang melakukan unjuk rasa.
Keterbukaan Manajemen Keuangan
Tuntutan buruh yang paling sering dikedepankan dalam aksi unjuk rasa adalah berkaitan dengan masalah kesejahteraan: gaji yang kecil yang tidak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), uang lembur yang tidak memadai, uang transportasi yang dipotong, uang makan yang terlalu minim, THR (Tunjangan Hari Raya) yang terlambat diberikan, pengurusan Askes yang terlalu birokratis, dan seabrek persoalan lain yang kesemuanya bernuansa pada aspek kesejahteraan.
Salahkah para buruh bilamana ia menuntut peningkatan kesejahteraan dengan cara berunjuk rasa itu ? Kalaulah perusahaan tempat si buruh itu bekerja menerapkan sistem open management, sehingga tercipta transparansi dalam masalah keuangan, penulis yakin bahwa aksi unjuk rasa dari para buruh untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, tidak akan terjadi.
Menurut hemat penulis, para buruh mempunyai hak untuk mendapatkan infomasi tentang keadaan keuangan dari perusahaan tempat ia bekerja. Apabila para buruh diberikan data tentang keadaan keuangan ¾data yang dimaksud disini tentu saja data yang akurat bukan rekayasa yaitu berupa data dari hasil audit akuntan publik¾ maka tidak ada alasan bagi para buruh untuk menuntut kenaikan terhadap berbagai bentuk pos kesejahteraan. Dengan keterbukaan keuangan, maka pengusaha akan bisa berkata, “ini lho uang kita yang ada, anda boleh pilih, mau tetap bekerja atau mengundurkan diri. Sebagai manusia berakal, si buruh tentu akan tahu diri. Tidak mungkin para buruh akan mengajukan tuntutan di luar kemampuan keuangan perusahaan. Tapi ketidak-terbukaan soal keuangan inilah yang sering menimbulkan perasaan curiga dari para buruh.
Perlu diingat, bahwa setiap yang tertutup selalu akan mengundang rasa curiga dan rasa ingin tahu orang lain tentang apa yang ada atau yang terkandung dalam ketertutupan itu. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui isi dari sebuah ketertutupan itu, salah satunya adalah melalui aksi unjuk rasa dalam rangka mendobrak sistem ketertutupan, yang pada gilirannya nanti akan ketahuan kebohongan atau kejujuran dari suatu ketertutupan itu.
Realita menunjukan, bahwa pada banyak perusahaan, jika menyangkut masalah keuangan, maka yang diterapkan adalah sistem close management. Semakin tertutup informasi tentang keuangan suatu perusahaan, akan semakin memperbesar rasa curiga para buruh, dan akan semakin membuka peluang terjadinya aksi unjuk rasa.
Ada kecenderungan, bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang tertutup dan merupakan rahasia perusahaan, sehingga para buruh dipandang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan tempat ia bekerja.
Ketidak-terbukaan soal keuangan dari pihak perusahaan inilah, menurut hemat penulis, yang sering menjadi pemicu terjadinya tindakan bisik-bisik di warung kopi yang dilakukan antar-sesama buruh, yang untuk selanjutnya berkembang dan mencapai klimaks pada satu perasaan senasib dan sepenanggungan diantara para buruh tersebut, lalu membuahkan aksi unjuk rasa.
Jika bertolak dari sudut pandang ketidak-terbukaan soal keuangan dari perusahaan ini, maka tindakan unjuk rasa yang digelar oleh buruh, sesungguhnya tidak dapat dan juga tidak boleh seratus persen kesalahan itu ditimpakan hanya kepada si buruh. Pihak perusahaan sebenarnya juga mempunyai andil sebagai pemicu terjadinya aksi unjuk rasa, karena pihak perusahaan sendiri juga tidak mau terbuka dalam masalah keuangan, dimana sebenarnya para buruh juga mempunyai hak atas informasi (data) tentang keuangan dari perusahaan tempat ia bekerja.
Latar belakang pemikiran bahwa para buruh sebenarnya juga mempunyai hak atas informasi tentang keadaan keuangan perusahaan tempat ia bekerja adalah, seperti diketahui, bahwa para buruh merupakan bagian dari komponen perusahaan yang terlibat langsung secara aktif ikut membesarkan dan memajukan perusahaan tempat ia bekerja, sehingga adalah wajar dan sangat beralasan kalau para buruh, tidak saja dilibatkan dalam hal pekerjaan an sich, tetapi juga mempunyai keterlibatan dalam masalah “hak” atas seluruh informasi dari perusahaan, termasuk di dalamnya hak atas informasi tentang keadaan keuangan perusahaan. Selamat berunjuk rasa semoga sukses.

Read more