ANALISA UU 25 TAHUN 2007 by Administrator

Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dikelola dan diusahakan demi kemaslahatan umat manusia, sehingga banyak sekali atau pada umumnya bidang usaha terbuka bagi penanam modal.

Pasal 12, ayat 1, UU Nomor 25 Tahun 2007 itu menyebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ada bidang-bidang yang tertutup karena alasan non-ekonomi dan ada bidang-bidang yang dibuka dengan persyaratan karena kepentingan nasional secara khusus.

Undang-Undang Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha.

Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Bidang Usaha yang Tertutup

Pada ayat 2, secara tegas undang-undang itu menyatakan beberapa bidang usaha yang tertutup karena alasan tertentu. "Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang."



Tidak semua bidang bisa ditarik ke dalam bidang usaha ekonomi, yang dikelola oleh penanam modal atau perusahaan. Karena alasan penting, pemerintah dapat menutup bidang usaha tersebut. Pada ayat 3, undang-undang itu menyebutkan: "Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya."



Undang-undang ini juga tidak liberal. Faktor kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya dapat dijadikan dasar menurut undang-undang untuk menutup atau membuka bidang usaha. Pasal ini bisa dipakai untuk kebijakan jika ada masalah eksternalitas, kerusakan lingkungan, masalah sosial, dan sebagainya.



Presiden diberi kewenangan untuk membuat kebijakan itu dan mengatur bidang usaha. Pada Pasal 4 disebutkan: "Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden."



Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan



Lalu, yang juga penting adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Disebutkan bahwa: "Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah."



Jadi, tidak benar undang-undang ini bebas dan didikte oleh pihak luar. Faktor perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, serta peningkatan kapasitas teknologi sudah didiskusikan sebagai hal penting untuk menjadi bagian dari kebijakan negara.

Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dikelola dan diusahakan demi kemaslahatan umat manusia, sehingga banyak sekali atau pada umumnya bidang usaha terbuka bagi penanam modal.

Pasal 12, ayat 1, UU Nomor 25 Tahun 2007 itu menyebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ada bidang-bidang yang tertutup karena alasan non-ekonomi dan ada bidang-bidang yang dibuka dengan persyaratan karena kepentingan nasional secara khusus.

Undang-Undang Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha.

Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Bidang Usaha yang Tertutup

Pada ayat 2, secara tegas undang-undang itu menyatakan beberapa bidang usaha yang tertutup karena alasan tertentu. "Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang."



Tidak semua bidang bisa ditarik ke dalam bidang usaha ekonomi, yang dikelola oleh penanam modal atau perusahaan. Karena alasan penting, pemerintah dapat menutup bidang usaha tersebut. Pada ayat 3, undang-undang itu menyebutkan: "Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya."



Undang-undang ini juga tidak liberal. Faktor kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya dapat dijadikan dasar menurut undang-undang untuk menutup atau membuka bidang usaha. Pasal ini bisa dipakai untuk kebijakan jika ada masalah eksternalitas, kerusakan lingkungan, masalah sosial, dan sebagainya.



Presiden diberi kewenangan untuk membuat kebijakan itu dan mengatur bidang usaha. Pada Pasal 4 disebutkan: "Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden."



Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan



Lalu, yang juga penting adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Disebutkan bahwa: "Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah."



Jadi, tidak benar undang-undang ini bebas dan didikte oleh pihak luar. Faktor perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, serta peningkatan kapasitas teknologi sudah didiskusikan sebagai hal penting untuk menjadi bagian dari kebijakan negara.

Read more

by Administrator

SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jabatan : Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : Jabatan : Alamat / Telp : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua menyepakati atas permintaan Pihak Pertama untuk melakukan pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana terlampir. Harga keseluruhan alat-alat tersebut disepakati sebesar Rp. .............,- (.....................).

Adapun ketentuan umum dalam pengadaan peralatan dan bahan laboratorium tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa batas waktu pengadaan barang oleh Pihak Kedua selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal perjajian ini ditandatangani.
2. Pihak Kedua menjamin kwalitas barang yang baik dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang dipesan.
3. Harga pembelian barang tersebut sudah termasuk biaya PPh dan PPn sebesar 10% yang harus ditanggung Pihak Kedua serta biaya pengiriman sampai di tempat Pihak Pertama.
4. Pembayaran dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan barang harus sudah terkirim seluruhnya ditempat Pihak Pertama.
5. Harga tersebut diatas dibayar dengan cara mengajukan tagihan kepada Pihak Pertama melalui Biro Keuangan dengan menujukkan bukti kwitansi dan pengiriman barang sesuai dengan pesanan.
6. Jika ada perubahan spesifikasi, harga, dan waktu pengiriman maka harus didasarkan atas kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu.
7. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan atau terjadi kerusakan/cacat produksi atau hal-hal lain yang menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan pesanan, maka Pihak Pertama berhak menolak dan Pihak Kedua bersedia menanggung segala resiko dan kerugian tanpa ada biaya tambahan.

Malang, 10 Agustus 2007 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA (............................)

SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jabatan : Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : Jabatan : Alamat / Telp : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua menyepakati atas permintaan Pihak Pertama untuk melakukan pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana terlampir. Harga keseluruhan alat-alat tersebut disepakati sebesar Rp. .............,- (.....................).

Adapun ketentuan umum dalam pengadaan peralatan dan bahan laboratorium tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa batas waktu pengadaan barang oleh Pihak Kedua selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal perjajian ini ditandatangani.
2. Pihak Kedua menjamin kwalitas barang yang baik dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang dipesan.
3. Harga pembelian barang tersebut sudah termasuk biaya PPh dan PPn sebesar 10% yang harus ditanggung Pihak Kedua serta biaya pengiriman sampai di tempat Pihak Pertama.
4. Pembayaran dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan barang harus sudah terkirim seluruhnya ditempat Pihak Pertama.
5. Harga tersebut diatas dibayar dengan cara mengajukan tagihan kepada Pihak Pertama melalui Biro Keuangan dengan menujukkan bukti kwitansi dan pengiriman barang sesuai dengan pesanan.
6. Jika ada perubahan spesifikasi, harga, dan waktu pengiriman maka harus didasarkan atas kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu.
7. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan atau terjadi kerusakan/cacat produksi atau hal-hal lain yang menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan pesanan, maka Pihak Pertama berhak menolak dan Pihak Kedua bersedia menanggung segala resiko dan kerugian tanpa ada biaya tambahan.

Malang, 10 Agustus 2007 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA (............................)

Read more

PERJANJIAN NIKAH by Administrator

Pada hari Senin, bulan Januari, tahun 2007 di kota Malang telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara

1. Nama :. DWI eVI Alamat :. Jln. Tlogomas 77 Tempat dan Tanggal Lahir :.Malang, 28 Juni 1978

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Nama : Muslan ABD Alamat : Malang Raya Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 30 Agustus 1975 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini

Prinsip Dasar Pasal 1

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum Pasal 2 Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkawinan Monogami Pasal 3 Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami Pasal 4 (1) Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami (2) Keadaan khusus tersebut adalah : a. Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan; b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi) (3) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah RSB XXX Pasal 5 Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harta Kekayaan Dan Pengelolaan Kekayaan Pasal 6 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 7 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 8 (1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama. (2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama (3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga Pasal 9 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang – orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak Pasal 10 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak. (2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak (3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan Perjanjian Pasal 11 Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak Pasal 12 Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum Pasal 13 Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini Pasal 14 Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan Perselisihan Pasal 15 (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator (3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima (4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini (5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan Pasal 16 Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri XXX sebagai tempat penyelesaian perselisihan Pihak Pertama Pihak Kedua (.............. ) (..............)

Pada hari Senin, bulan Januari, tahun 2007 di kota Malang telah dibuat perjanjian perkawinan dari dan antara

1. Nama :. DWI eVI Alamat :. Jln. Tlogomas 77 Tempat dan Tanggal Lahir :.Malang, 28 Juni 1978

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Nama : Muslan ABD Alamat : Malang Raya Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 30 Agustus 1975 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini

Prinsip Dasar Pasal 1

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum Pasal 2 Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkawinan Monogami Pasal 3 Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami Pasal 4 (1) Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami (2) Keadaan khusus tersebut adalah : a. Dalam jangka waktu 15 tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan; b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi) (3) Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah RSB XXX Pasal 5 Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harta Kekayaan Dan Pengelolaan Kekayaan Pasal 6 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 7 (1) Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi : XXX (sebutkan satu persatu) (2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama (3) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) (4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga Pasal 8 (1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama. (2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama (3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga Pasal 9 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang – orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak Pasal 10 (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak. (2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak (3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan Perjanjian Pasal 11 Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak Pasal 12 Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum Pasal 13 Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini Pasal 14 Perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan Perselisihan Pasal 15 (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator (3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima (4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini (5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan Pasal 16 Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri XXX sebagai tempat penyelesaian perselisihan Pihak Pertama Pihak Kedua (.............. ) (..............)

Read more

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG(SERAGAM) by Administrator

PERJANJIAN JUAL BELI PENGADAAN JAS, TOPI DAN DASI ALMAMATER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR: E.5.c/ /UMM/III/2007 NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Mursidi, MM, Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nini Hastuti, Pimpinan CV. Amarta Wisesa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Amarta Wisesa yang berkedudukan di Jalan M. Panjaitan nomor 62 Malang, telepon 0341-551678, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli pengadaan barang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 JENIS OBYEK PERJANJIAN PIHAK KEDUA dengan ini menjual kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA membeli dari PIHAK KEDUA jas, topi dan dasi almamater Universitas Muhammadiyah Malang Pasal 2 JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS OBYEK PERJANJIAN Jumlah dan spesifikasi teknis obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut: DST .......................... !!!! ingin detail kontak founder !! Pasal 15 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian ini, dibuat 2 (dua)rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Drs. Mursidi, MM. Nini Hastuti

PERJANJIAN JUAL BELI PENGADAAN JAS, TOPI DAN DASI ALMAMATER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR: E.5.c/ /UMM/III/2007 NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Mursidi, MM, Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nini Hastuti, Pimpinan CV. Amarta Wisesa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Amarta Wisesa yang berkedudukan di Jalan M. Panjaitan nomor 62 Malang, telepon 0341-551678, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli pengadaan barang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 JENIS OBYEK PERJANJIAN PIHAK KEDUA dengan ini menjual kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA membeli dari PIHAK KEDUA jas, topi dan dasi almamater Universitas Muhammadiyah Malang Pasal 2 JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS OBYEK PERJANJIAN Jumlah dan spesifikasi teknis obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut: DST .......................... !!!! ingin detail kontak founder !! Pasal 15 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian ini, dibuat 2 (dua)rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Drs. Mursidi, MM. Nini Hastuti

Read more